Anggota Badan Anggaran DPR Bambang Soesatyo mengatakan, wacana kemungkinan dilakukannya redenominasi rupiah sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan kepanikan masyarakat.

“Wacana redenominasi rupiah bisa menimbulkan panik dalam masyarakat kita, karena bisa disalahtafsirkan sebagai sanering atau pemotongan nilai uang,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (3/8).

Bank Indonesia telah melontarkan wacana kemungkinan dilakukan redenominasi rupiah. Redenominasi adalah pengurangan nilai pecahan mata uang tanpa mengurangi nilainya.  Bentuk redenominasi rupiah yang tengah digagas BI adalah menghilangkan tiga angka nol terakhir. Jadi pecahan Rp1.000 akan menjadi Rp1. BI telah melakukan studi banding ke negara-negara yang telah melakukan redenominasi nilai mata uangnya serta Turki dan Rumania.

BI menegaskan, redenominasi tidak sama dengan sanering atau pemotongan nilai mata uang. Dalam redenominasi mesti tiga angka nol terakhir dihilangkan, tetapi nilainya tetap sama.

Menurut BI, uang dengan nominal besar seperti sekarang kurang efisien serta merepotkan pembayaran. Karena itu, kebijakan redenominasi tersebut diharapkan akan bermanfaat besar bagi perekonomian yang akan membuat pencatatan dan pembukuan akan lebih efisien.

Menurut Bambang, inisiatif Darmin mewacanakan redenominasi rupiah saat ini sungguh sangat berbahaya.  “Bahkan sangat mungkin mendorong masyarakat, khususnya deposan besar, untuk tidak percaya lagi terhadap valuta rupiah,” katanya.

Karena itu, sebelum masyarakat dibuat kalang kabut, pihaknya berharap Komisi XI DPR dan juga Presiden, memerintahkan Darmin berhenti mewacanakan redenominasi rupiah. Pertama, karena isu redenominasi rupiah adalah persoalan yang teramat sensitif bagi semua elemen masyarakat. Kedua, karena redenominasi rupiah bukan soal yang sangat penting untuk saat ini.

Menurut Bambang, sebagai Gubernur BI yang baru, Darmin mestinya memprioritaskan upayanya menurunkan suku bunga untuk kredit investasi dan kredit modal kerja bagi pemulihan kinerja sektor riil dalam negeri, merancang pembiayaan usaha khusus yang bisa diserap UMKM, mewaspadai dan mengelola gelembung ‘hot money’ serta ‘memaksa’ pemodal dan pemilik asing dalam industri perbankan aktif membiayai investasi baru.

Menurut Bambang, hal yang disebutkanya itu prioritas permasalahan dewasa ini, bukan redenominasi rupiah. “Darmin Nasution seperti dokter menawarkan obat yang salah. Ketika perekonomian kita butuh kebijakan suku bunga yang kompetitif, Gubernur Bank Indonesia yang baru ini malah bicara redenominasi rupiah, sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengan keinginan bersama memulihkan kinerja dunia usaha nasional,” kata Bambang.

Dalam konteks ini, kata Bambang, peran Komisi XI DPR menjadi sangat penting karena ada kontrak politik saat memilih Darmin sebagai Gubernur BI. Bambang menjelaskan, salah satu hal dari kontrak politik itu adalah mewajibkan atau perintah kepada Darmin untuk merancang kebijakan moneter yang mendukung pembangunan, pemulihan dan penguatan kinerja dunia usaha nasional.

“Salah satu aspek paling utama yang harus dikerjakan Darmin saat ini adalah segera memperkecil ‘spread’ bunga deposito dan bunga kredit untuk kegiatan produktif, agar penurunan suku bunga segera terwujud,” katanya.

Bambang menilai, inisiatif Darmin mewacanakan isu redenominasi rupiah sebagai upaya mengalihkan persoalan.  “Mungkin, Darmin khawatir tak bisa menurunkan suku bunga sebagaimana diharapkan masyarakat dan DPR,” katanya.

Bambang menegaskan, bukannya redenominasi rupiah tidak penting, tetapi perlu menekan agar jangan ceroboh mengelola isu yang satu ini.  “Lebih dari itu, redenominasi rupiah bukan masalah yang harus diprioritaskan sekarang,” kata Bambang.

Source :

MediaIndonesia.Com