METROLISA | Learning Internet Marketing and Marketing Strategy

TAG | SBY

Ketegangan menjelang rapat paripurna DPR yang akan memutuskan akhir dari penyelidikan skandal Bank Century oleh Pansus kian terasa. Partai Demokrat menginstruksikan anggotanya untuk tidak meninggalkan Jakarta pada saat digelar rapat paripurna 2-3 Maret 2010. Tujuannya, untuk mengamankan kemenangan jika terjadi voting.

Sementara itu, dari Liputan6.com, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amin Rais berpendapat bahwa ,  jika Presiden SBY tetap mempertahankan Boedieno, maka gelombang demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat bakal tak terbendung. Sehingga, kata Amien, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pemerintahan. Namun, Amien tak bersedia menyebut nama yang pantas untuk menggantikan posisi Boediono jika nantinya pemazkulan tersebut terjadi.

Menurut mantan Ketua MPR itu, Presiden SBY kini tengah menghadapi situasi sulit lantaran harus segera mencopot atau mempertahankan Boediono. Sebab jika harus dilengserkan, diprediksi akan menimbulkan masalah karena Presiden dan Wapres dipilih rakyat dalam satu paket.

Centurygate atau skandal Bank Century sesungguhnya adalah sebuah ujian nasional bagi bangsa ini. Peserta ujiannya tidak lain adalah, pemerintah, partai politik, wakil rakyat dan juga rakyat sendiri.

Mayoritas fraksi yang ada dalam Pansus Century secara umum mengatakan memang ada masalah hukum dalam kasus Bank Century.

Masalah itu, mulai saat kasus merger, pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan bailout serta aliran dana ke bank tersebut.

Adanya masalah dan pelanggaran hukum dalam tahap-tahap tersebut sudah barang tentu berkaitan erat dengan institusi mana dan pejabat-pejabat siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Sebab logikanya memang jika ada pelanggaran maka ada yang melanggar.

Melalui rapat pleno Pansus tersebut, rakyat pun sudah tahu bagaimana hasil yang dikemukakan oleh Pansus. Tinggal menunggu bagaimana hasil pleno Pansus tersebut dirapatplenokan lagi oleh DPR untuk dinyatakan sebagai hasil resmi pelaksanaan Hak Angket DPR.

Bagaimanakah hasil dan tindak lanjutnya kemudian dan bagaimana rakyat menyikapinya nanti, itulah yang merupakan ujian nasional yang akan menentukan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Apakah kelak kasus-kasus hukum benar-benar ditidaklanjuti melalui proses hukum secara benar dan adil? Apakah nanti pejabat-pejabat negara dan pejabat lain yang secara eksplisit disebutkan namanya akan menjalani proses hukum? Kita tunggu saja hasilnya , harapan kita semoga supremasi hukum tetap bisa ditegakkan…..

· ·

<< Latest posts

Switch to our mobile site