Masuknya nama Andi Nurpati dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2010-2015 sebagai ketua Divisi Komunikasi Publik, menuai kontroversi. Selain pengamat politik yang mempertanyakan, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo pun turut berkomentar.

Arif menilai hal itu semakin menguatkan indikasi adanya intervensi dan tidak independennya Komisi Pemilihan Umum. “Apalagi, sebelumnya, sudah ada empat lembaga negara (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilu, DPR, dan Mahkamah Konstitusi) yang telah menyatakan KPU periode 2007-2012 cenderung tidak mandiri,” jelas anggota Komisi Bidang Pemerintahan itu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga berpendapat kasus ini menjadi preseden yang sama seperti halnya Anas Urbanigrum ketika menjadi anggota KPU periode 2002-2007. Namun, Anas setelah keluar dari anggota KPU, baru masuk Partai Demokrat.

Kendati demikian, Arif berpandangan dengan adanya kasus seperti ini harus ada undang-undang yang mengatur. Alasannya, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur sanksi mengenai hal yang terjadi pada Andi Nurpati. Karena UU memang tidak mengatur mengenai hal tersebut.

Terkait hal itu, Arif meminta ada pemberhentian secara tidak hormat. Sebab, hal itu menjadi satu-satunya hukuman yang pantas untuk masalah ini. Hanya saja, Arif berpendapat, semua dikembalikan kepada Bawaslu untuk memberi rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dan, jangan berdiam, karena bisa diduga Bawaslu ikut bagian dari kasus tersebut.

Disamping itu Andi Nurpati juga sebagai salah satu dari 125 nama yang lolos seleksi calon pimpinan pusat Muhammadiyah 2010-2015 dalam Muktamar ke 46 pada tanggal 3-8 Juli 2010. Panitia seleksi memberikan batas waktu kepadanya untuk memilih untuk mundur atau tetap sebagai pengurus DPP Partai Demokrat (PD).

“Andi Nurpati adalah salah satu dari calon perempuan dinyatakan lolos seleksi terakhir dari 125 calon yang akan diajukan ke sidang tanwir,” kata Sekretaris Panitia Seleksi, Budi Setyawan kepada detikcom Rabu (23/6/2010).

Berikut Profil Andi Nurpati :

Sebelum menjadi anggota KPU, Andi Nurpati adalah PNS guru pembina Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Model Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung. Ibu 3 anak ini adalah asli kelahiran Macero Wajo, Sulawesi Selatan 2 Juli 1966, suami Drs Habiburahman, MM. Sarjana dari Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Inggris UIN Alaudin Ujung Pandang 1992.

Melanjutkan pendidikan postgraduate , Master Teacher Programme Deakin University Melbourne, Australia 2000 dan meraih M.Pd dari FKIP Universitas Lampung teknologi pendidikan (2006) dengan tesis .Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Akses Media Terhadap Pembelajaran Politik Bagi Pemilih Perempuan (Pada Pemilu 2004 Di Bandar Lampung)..

Karir akademiknya dimulai dengan menjadi dosen luar biasa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Lampung, IAIN Raden Inten Bandar Lampung.

Kegemarannya berorganisasi dimulai Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senat Mahasiswa, Nasyiatul Aisyiah, Ketua Lembaga Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Lampung. Aktifis perempuan ini sangat aktif berpartisipasi dalam kehidupan dan proses tegaknya demokrasi.

Menjadi anggota Panwaslu Provinsi Lampung pada Pemilu 2004, Ketua Panwas Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2005, Sekretaris Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) Lampung 2004-2008 dan anggota Perludem Pusat (2004-2008). Aktif menjadi narasumber seminar, diskusi, dialog tentang politik, Pemilu dan peran perempuan dalam bidang politik, sosial dan kemasyarakatan.

Email : nur_bahar@kpu.go.id

Sumber : kpu.go.id

Andi Nurpati · KPU · Profil Andi Nurpati

17 comments

<< PUISI TAUFIK ISMAIL UNTUK ARIEL PETERPAN

Antara ‘MIRIP’ dan ‘DIDUGA KERAS’ >>